Organisasi - Organisasi Koperasi Yang Menjadi Sorotan Utama Dalam Berbagai Kritik



Mengingat kebanyakan pengetahuan dari masyarakat yang baru merdeka masih sangat rendah, maka pembangunan koperasi pada saat itu dilakukan dengan dua pola, yaitu pola umum dan pola pemerintah (di Indonesia disebut pola KUD). Kedua pola tersebut mempunyai sasaran yang sama yaitu menciptikan koperasi sebagai organisasi otonom, pola umum dilakukan dengan cara menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam mendirikan dan mengelola koperasi.

Pola ini sesuai dengan hakikat koperasi, yakni koperasi harus dibangun oleh mereka yang mempunyai kebutuhan sama, mendirikan perusahaan bersama dan mengelola secara bersama - sama. Sedangkan pola pemerintah dilakukan dengan cara pemerintah mensponsori berdirinya koperasi (KUD) dan mengawasi terus perkembangan koperasi tersebut hingga mampu mencapai mandiri.

Pola pemerintah ini dilakukan melalui beberapa tahap, pada tahap pertama pemerintah memegang peranan utama dalam perintisan organisasi koperasi dan membantu organisasi dan membantu organisasi tersebut agar dapat tumbuh dengan kuat. Pada tahap kedua, pemerintah mencoba mengurangi bantuannya bila koperasi tersebut telah menunjukkan kemajuannya dan mempunyai kemampuan untuk berkembang ke arah kemandirian.

Bila koperasi telah mampu mandiri, maka tahap berikutnya adalah pemerintah harus benar - benar menghentikan bantuannya dan membiarkan  organisasi koperasi untuk hidup secara otonom. Tahap - tahap tersebut sering disebut tahap ofisialisasi, tahap deofisialisasi dan tahap otonom. Pada tahap otonom diharapkan sasaran pengembangan koperasi lewat pola pemerintah bertemu dengan pola umum, artinya koperasi sebagai organisasi otonom dapat terbentuk.

Namun sejak awal tahun 70-an pula, organisasi - organisasi koperasi menjadi sorotan utama dalam berbagai kritik. Kritik tersebut adalah : (Hanel, 1989)
  1. Dampak terhadap pembangunan yang kurang atau sangat kurang dari organisasi koperasi, khususnya karena koperasi tidak banyak memberikan sumbangan dalam mengatasi kemiskinan dan dalam mengubah struktur kekuasaan politik setempat bagi kepentingan golongan masyarakat yang miskin.
  2. Jasa - jasa pelayanan yang diberikan oleh organisasi koperasi sering kali dinilai tidak efisien dan tidak mengarah pada kebutuhan anggotanya, bahkan sebaliknya hanya memberikan manfaat bagi para petani besar yang telah maju dan kelompok - kelompok tertentu.
  3. Tingkat efisiensi perusahaan - perusahaan koperasi rendah (manajemen tidak mampu, terjadi penyelewengan, korupsi, nepotisme, dan lain - lain).
  4. Tingkat ofisialisasi yang sering kali terlalu tinggi pada koperasi - koperasi (khususnya koperasi pertanian), ditandai oleh adanya pengawasan dan dukungan / bantuan pemerintah yang terlalu besar, struktur pengambilan keputusan dan komunikasi seringkali memperlihatkan struktur yang hampir sama dengan strategi pengembangan koperasi pada instansi - instansi pemerintah dan lembaga - lembaga semi pemerintah, ketimbang sebagai suatu organisasi swadaya yang otonom, partisipatif dan berorientasi pada anggota.
  5. Terdapat kesalahan - kesalahan dalam pemberian bantuan pembangunan internasional dan khususnya kelemahan - kelemahan pada strategi pembangunan pemerintah yang diterapkan untuk penunjang organisasi - organisasi koperasi.

Demikian Pembahasannya !!!
Semoga Bermanfaat !!!

BACA JUGA :

www.DomaiNesia.com

SPONSORED